BULUKUMBA, UPEKS--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bulukumba, memastikan akan melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dana bantuan dari Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tahun 2008 sebesar Rp1,5 miliar.

Konsultasi ke BPK mengenai dana bantuan untuk perbaikan pantai merpati Rp1,5 miliar itu, dilakukan untuk memastikan, apakah dana bantuan penanganan pasca bencana alam tersebut bermasalah atau tidak. "Banggar tidak mau mengambil resiko," kata Pahidin HDK, Ketua Banggar DPRD Bulukumba.
Politisi dari Partai Demokrat Kebangsaan (PDK)) menyampaikan hal itu disela-sela acara pencanangan gerakan Sulsel menabung, yang digelar Bank Sulsel cabang Bulukumba, dilapangan pemuda Bulukumba, Senin (8/2).
Akhir Desember tahun 2008, Kementrian Menko Kesra mentransfer dana Rp1,5 miliar ke rekening Pemkab Bulukumba. Dana Rp1,5 miliar itu diperuntukkan untuk perbaikan pantai merpati Bulukumba. Hanya saja, dana bantuan tersebut tidak masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2009.
Dana bantuan pasca bencana alam tersebut baru ketahuan setelah APBD Pokok disahkan DPRD Bulukumba. Rencananya, dana bantuan Rp1,5 miliar itu akan dimasukkan ke APBD Perubahan 2009. Namun, hampir seluruh anggota Banggar DPRD Bulukumba menolak mamasukkan dana Rp1,5 miliar itu ke APBD Perubahan dengan alasan sudah digunakan. Meski pada akhirnya APBD Perubahan 2009 tidak disahkan DPRD.
Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali, sudah mengkonfirmasi keberadaan dana bantuan Rp1,5 miliar itu Dihadapan anggota DPRD Bulukumba. Bupati mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana bantuan tersebut masih utuh dan tersimpan di Bank BNI cabang Bulukumba.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Bulukumba, Ali Saleng SH, yang dikonfirmasi membenarkan rencana konsultasi ke BPK mengenai dana bantuan Rp1,5 miliar. "Pembahasan KUA-PPAS 2010 selesai, tinggal dana bantuan Rp1,5 miliar. Itu yang kita konsultasikan ke BPK,"terang Ali Saleng, dikantor Bupati Bulukumba, Senin (8/2).